jump to navigation

Satgasda KKMB Jatim Tindaklanjuti MoU dengan PT BPR Jatim 2 Februari 2012

Posted by Samsul Hadi in Kegiatan Forum, Pelatihan/Magang, Pembiayaan, Perbankan.
Tags: , , ,
add a comment
Meeting Satgasda-Forum BDS-P/KKMB Jatim

Meeting Satgasda-Forum BDS-P/KKMB Jatim

Rabu tanggal 1 februari 2012, bertempat di ruang jenggolo Kantor Bank Indonesia Surabaya, Satgasda KKMB Jatim telah bertemu dengan forum BDS-P/KKMB. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan tindaklanjut MoU antara Satgasda KKMB Jatim dengan PT BPR Jatim tentang pemberdayaan BDSP-P/KKMB dalam rangka perluasan dan peningkatan pelayanan keuangan mikro PT BPR Jatim kepada usaha mikro kecil, yang telah ditandatangani pada tanggal 27 januari 2012 dihadapan Gubernur BI dan Gubernur Jawa Timur.

Tujuan dari MoU tersebut adalah:

  • meningkatnya realisasi kredit usaha mikro dan kecil di PT BPR JATIM sebagai hasil pendampingan BDSP-P/KKMB
  • Meningkatnya penempatan dana dari usaha mikro dan kecil di PT BPR JATIM sebagai hasil kegiatan konsultasi dan pendampingan BDSP-P/KKMB
  • meningkatnya kapasitas dan kinerja usaha mikro kecil (penguatan kelembagaan dan pengelolaan usaha) debitur PT BPR JATIM sebagai hasil pendampingan BDSP-P/KKMB.

Hal yang menarik dari MoU tersebut adalah:

  • kerjasama tersebut dilakukan dalam kerangka PRINSIP BISNIS
  • Dukungan penuh Satgasda KKMB Jatim bagi terwujudnya peran BDSP-P/KKMB dalam meningkatkan pembangunan ekonomi UMKM  yang sejalan dengan agenda pemerintah propinsi Jawa Timur
  • adanya program magang bagi tenaga ahli BDSP-P/KKMB di BPR Jatim khususnya di bidang perkreditan dan penghimpunan dana.

Perjanjian kerjasama sedang disiapkan sebagai tindaklanjut MoU tersebut. semoga bulan maret nanti sudah bisa terwujud dan mulai bergerak di lapangan.

2012, Semangat Baru 1 Februari 2012

Posted by Samsul Hadi in berita.
add a comment

Tak bisa dipungkiri, tahun baru 2012 telah membawa semangat baru bagi kawan2 BDS-P dan KKMB di Jawa Timur. Optimisme terasa sekali di setiap event / pertemuan. Hal tersebut tak lepas dari konsistensi Satgasda KKMB Jatim yang tiada henti mencoba berbagai cara untuk terus mendukung dan meningkatkan peran BDS-P/KKMB dalam memajukan KUMKM.

Berbagai gebrakan telah disiapkan. tunggu tanggal mainnya. segera tayang!!!!!

salam,

Bank UMKM Jatim Gandeng Sampoerna 30 Januari 2012

Posted by Samsul Hadi in Perbankan.
Tags: ,
add a comment

Bank UMKM Jawa Timur (Bank BPR Jatim) merangkul Sampoerna Microfinance untuk pemberdayaan usaha kecil mikro yang menjadi fokus usaha dari bank milik Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Jawa Timur.

Kesepakatan untuk bersinergi tersebut tertuang dalam naskah nota kesepahaman (MoU) kedua pihak yang ditandatangani Dirut Bank UMKM Jawa Timur R. Soeroso dan Mega Satria, Head of Business Development Sampoerna Microfinance di Madiun, akhir pekan lalu.

Soeroso menyebutkan kesediaan Sampoerna Microfinance memberikan komitmen kerjasama, karena Bank UMKM Jawa Timur dinilai memiliki fisi dan misi sama, khususnya upaya pemberdayaan terhadap usaha kecil mikro dengan pemberian pembiayaan dengan tingkat suku bunga rendah.

“Saat ini baru MOU, kami segera tindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama, termasuk didalamnya berapa dana yang akan ditempatkan di Bank UMKM Jawa Timur,” kata Soeroso kepada Bisnis, hari ini (30/01).

Yang jelas, sambung dia, dana yang dikelola Bank UMKM Jawa Timur relatif murah, sehingga bisa ‘dilempar’ ke nasabah yang merupakan usaha kecil mikro juga rendah, antara 3%-12% per tahun efektif.

“Kalau bunganya tinggi jelas mereka tidak mampu, karena mereka hanya pengusaha gurem yang skala usahanya hanya setingkat TK atau SD,” ujarnya.

Mega Satria menyatakan siap mendukung Bank UMKM Jawa Timur. “Betul, kami siap dukung [Bank UMKM Jawa Timur]. Dalam satu dua minggu inilah sudah ada hasil pembahasan. Nanti anda akan kami beritahu],” katanya.

Di Madiun akhir pekan lalu selain menandatangani nota kesepahaman dengan Sampoerna Strategic, Bank UMKM Jawa Timur telah menyalurkan kredit bagi sejumlah kegiatan usaha di sektor usaha kecil mikro dengan nilai Rp14,5 miliar.

Kredit tersebut terdiri atas proyek sertifikasi tanah non program sebanyak 6.000 unit senilai Rp6 miliar, koperasi wanita (Kopwan) Rp2,5 miliar.

Kemudian kredit pengadaan pupuk bagi 460 petani tebu anggota Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Rp2,5 miliar, dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Bersih dan Sanitasi (Hippams) Rp741,5 juta.

Tingkat suku bunga yang diberlakukan untuk kredit terebut berkisar antara 3%-12% per tahun efektif.

Untuk menunjang kegiatan tersebut Bank UMKM Jawa Timur bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Madiun, Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur, manajemen PTPN X dan PTPN XI selaku penjamin kredit petani tebu, serta Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim.

Selama 2011 asset Bank UMKM Jawa Timur mencapai Rp888 miliar atau tumbuh 49,8% dari 2010, kredit yang disalurkan mencapai Rp690 miliar atau tumbuh 65,68% dari 2010.

Sementara itu, ratio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) 0,18% gross, dana pihak ketiga (DPK) Rp532 miliar atau tumbuh 49,80%, laba Rp19 miliar tumbuh dari posisi 2010 sebesar Rp17 miliar.

Adapun, rasio kecukupan modal 26,4%, dan net interest margin (NIM) relatif rendah, hanya 2,6%. “Ini menunjukkan komitmen kami kepada kalangan usaha kecil mikro.”

Bunga Kredit UKM di Jatim Maksimal 24% 30 Januari 2012

Posted by Samsul Hadi in berita, Perbankan.
Tags: , ,
add a comment

Bank Indonesia mendorong bunga kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa timur tidak melebihi 24% per tahun dengan pengembangan linkage program serta Apex Bank.

Sarwanto, Deputi Pemimpin Bank Indonesia (BI) Surabaya, mengakui rerata bunga kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur masih relatif tinggi, yang dipengaruhi mahalnya biaya dana serta besarnya permintaan akan pinjaman.
Dia menjelaskan saat ini bunga kredit UMKM ada yang mencapai 30%–40%, per tahun terutama yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “Rata-rata bunga kredit memang tinggi, tapi kami akan rintis penurunan terutama untuk sektor UMKM [usaha mikro, kecil, menengah] agar tidak memberikan bunga kredit lebih dari 22%–23%,” ujarnya hari ini, Jumat 27 Januari 2012.
Berdasarkan data BI Surabaya, margin bunga bersih (net interest margin) perbankan Jatim mencapai 9,52%, jauh di atas rerata nasional yang berada sekitar 6%. Bank pemerintah memiliki  NIM tertinggi sebesar 9,87% dilanjutkan dengan bank swasta 9,81%. Sementara itu, NIM bank asing hanya 3,91%, namun porsi pembiayaan hanya sekitar 5%, yakni Rp9,97 triliun.
Tingginya NIM tersebut dipengaruhi oleh besarnya porsi pembiayaan UMKM yang bermargin tebal. Hampir 50% dari kredit yang disalurkan oleh 76 bank yang beroperasi di Jawa Timur merupakan pinjaman UMKM, yang mencapai Rp88,55 triliun dengan total outstanding keseluruhan pembiayaan Rp190,57 triliun.
Mohamad Ishak, Pemimpin Bank Indonesia (BI) Surabaya, mengatakan bank sentral berusaha mendorong penurunan bunga UMKM dengan strategi pembiayaan linkage dan Apex Bank.
Melalui linkage program, bank umum akan menyalurkan kredit lewat BPR sehingga bisa menurunkan biaya operasional. Selain itu, BPR bisa mendapatkan pinjaman dalam mendanai ekspansi kredit.
Adapun program Apex dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) yang menjadi induk pengayom bagi sejumlah BPR di wilayah tersebut. “Bila mereka kesulitan likuiditas maka bisa mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim sebagai Apex.”
Selain itu, lanjutnya, penurunan bunga kredit juga didorong oleh penjaminan yang dilakukan Jamkrida Jatim. Dengan sistem ini bank bisa menurunkan premi risiko dalam bunga kredit karena sebagian pinjaman dijamin oleh perusahaan daerah tersebut.
Menurut Sarwanto, pembesaran porsi kredit linkage sebesar 45% dari total pendanaan BPR, maka bunga kredit UMKM bisa ditekan menjadi 24%. Dia juga optimis NIM Perbankan Jatim akan turun secara bertahap menjadi 5%–6%.

KKMB Malang bidik kredit mikro Rp200 miliar 30 Januari 2012

Posted by Samsul Hadi in Pembiayaan.
Tags: ,
add a comment

Unit Pelaksana Teknis Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Malang menargetkan dapat memfasilitasi penyaluran kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp200 miliar selama 2012.

Deputi Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang Emanuel Lamen Ola, mengatakan realisai penyaluran kredit lewat UPT KKMB setempat pada 2011 mencapai Rp163 miliar. “Yang menggembirakan angka NPL (non performing loan- red)-nya sangat rendah, hanya 0,1%,” kata Emanuel Lamen Ola di Malang, hari ini.

Dari sisi pemenuhan target, dia akui, realisasi fasilitasi penyaluran kredit sebesar Rp163 miliar masih belum memenuhi. Target yang dipatok pada 2011, UPT KKMB dapat memfasilitasi penyaluran kredit sebesar Rp200 miliar.

Namun, menurut dia, realisasi fasilitasi kredit yang belum memenuhi target itu ada juga sisi positifnya. Hal itu mengindikasikan bahwa UPT KKMB betul-betul menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih nasabah yang mereka damping untuk mengajukan kredit ke perbankan. Hal itu terbukti dengan tingkat NPL yang sangat rendah.

Dengan begitu pula, petuas UPT KKMB dalam memberikan analisis terkait patut tidaknya usaha dan pengusaha untuk mendapatkan kucuran modal sudah bagus. Saat ini bank-bank banyak yang berminat untuk menjalin kerja sama dengan UPT KKMB.

Padahal sebelumnya, lembaga tersebut dilihat sebelah mata oleh kalangan perbankan. Kalangan perbankan sebelumnya tidak terlalu yakin atas kemampuan personel UPT KKMB dalam mencari calon nasabah bank yang baik, dari sisi usaha maupun moral debitornya.

Perkembangan penyaluran kredit lewat fasilitasi UPT KKMB Malang yang pembentukan difasilitasi KBI Malang sangat pesat. Pada 2008, lembaga tersebut berhasil memfasilitasi penyaluran kredit Rp7 miliar, namun dari tahun ke tahun meningkat dan pada 2011 berhasil difasilitasi penyaluran kredit Rp163 miliar dan pada 2012 ditargetkan meningkat menjadi Rp200 miliar.

Sektor-sektor ekonomi yang banyak dibiayai dengan fasilitasi UPT KKMB Malang, lanjut dia, yakni sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan. Untuk percepatan fasilitasi penyaluran kredit UMKM pada 2012, kata Lamen, maka pihaknya akan bekerja sama dengan pegawai di dinas-dinas yang biasanya menangani UMKM.

Nantinya, kata dia, pegawai tersebut direkrut sebagai KKMB. Keterlibatan mereka tepat karena mereka selama ini sudah intensif menangani UMKM. Mereka juga mempunyai data yang lebih lengkap tentang UMKM di daerah masing-masing.

Dengan begitu, selain fasilitasi penyaluran kredit UMKM lewat UPT KKMB selain lebih cepat juga diharapkan bisa tepat sasaran. Hal itu bisa terjadi karena aparat pemda memantau secara intensif tentang UMKM-UMKM yang mereka bina.

Aturan Lembaga Keuangan Mikro Diperketat 27 Januari 2012

Posted by Samsul Hadi in LKM.
Tags: ,
add a comment

Pemerintah akan memperketat, memperjelas, sekaligus memperkuat aturan mengenai lembaga keuangan mikro (LKM) yang potensinya sangat besar. Pemerintah bersama Komisi VI DPR tengah menggodok aturan baru untuk memperkuat dan merapikan keberadaan LKM. Meskipun dalam Undang-Undang (UU) Perbankan aturan mengenai keberadaan LKM sudah tercantum, pemerintah menilai perlunya pengaturan yang lebih tegas dan detail. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan,dalam aturan perbankan, segala bentukpenghimpunandanamasyarakat harus seizin Bank Indonesia.

Di seluruh Indonesia, setidaknya ada 600.000 LKM dari 12 jenis,mulai dari bank desa, lumbung desa,dan lain-lain. “Nantinya, dalam jangka waktu tertentu,LKM-LKM tersebut harus diubah menjadi bank perkreditan rakyat (BPR).Selama ini, hal tersebut belum berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan,” ungkap Menkeu seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta kemarin.

Salah satunya yang dinilai menjadi bahan pertimbangan LKM enggan berubah menjadi BPR lantaran pada periode tahun 1990, BPR belum menunjukkan prestasi yang baik. “Namun, alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran. Penghimpunan dana masyarakat harus diatur, harus ada regulasinya, dan harus disiplin,” tuturnya. Aturan hukum tersebut perlu dipertegas agar masyarakat yang menyimpan dananya tidak merasa dirugikan.

LKM yang ada di Indonesia diharapkan bisa bertransformasi menjadi koperasi atau BPR. Pemerintah mengaku ingin melakukan penataan agar sistem keuangan nasional menjadi lebih baik. Dalam diskusi yang muncul pada pertemuan negara-negara Forum G-20 tentang Shadow Banking, direkomendasikan agar negara-negara tidak hanya mengawasi perbankan dan perbankan yang sistemik saja, tapi semua lembaga-lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, termasuk LKM.

Tujuannya agar LKM semakin dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, sehingga dibutuhkan penataan. “Yang namanya sistem keuangan itu, saya ambil contoh yang terjadi tahun 1996 ada 24 BPR yang dimiliki oleh satu kelompok, begitu ada krisis langsung kolaps. Dan bisa-bisa masyarakat ambil semua dananya dari BPR karena ketakutan. Dan di Bali,ada 40 BPR pada saat ada krisis membuat nasabah tidak percaya pada sistem perbankan,”papar Menkeu.

Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang- Undang Lembaga Keuangan Mikro (RUU LKM) kepada Komisi VIDPR. DIMRUULKM berjumlah 143 butir. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Syarifuddin Hasan menuturkan, DIM tersebut dibagi menjadi enam pokok pembahasan yakni materi yang tetap atau tanpa perubahan, materi yang diserahkan ke timperumus,

kelompokmuatan RUU yang diusulkan untuk diubah redaksionalnya,kalimat materi yang mengalami penghapusan, serta penambahan materi baru. “Kementerian Koperasi bersama dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM telah mengkaji DIM ini secara mendalam. Dalam DIM yang berjumlah 143 butir ini, kita masukkan aspek-aspek penting terkait LKM,”kata Syarifuddin.

Bank UMKM : Budi Daya Tebu Rakyat Peroleh Dana Rp100 Miliar 26 Januari 2012

Posted by Samsul Hadi in Pembiayaan.
Tags: , ,
add a comment

Bank UMKM Jawa Timur (Bank BPR Jatim) mengalokasikan dana sedikitnya Rp100 miliar untuk pembiayaan budi daya tanaman tebu rakyat milik petani dan Koperasi Tebu Rakyat Indonesia (KPTRI) dengan bunga 3% per tahun. R. Soeroso, Dirut Bank UMKM Jawa Timur , mengatakan pemberian kredit tebu dengan bunga murah tersebut dilakukan dengan bersinergi dengan manajemen PT Perkebunan (PTPN X) dan PTPN XI untuk menjadi penjamin kredit (avalis).

Bahkan pihak pabrik gula (PG) nantinya yang akan membantu pemotongan hasil penjualan gula untuk pembayaran angsuran kredit.

“Insya Allah [kredit] ini aman. Apalagi dalam hal ini kami memperoleh dukungan dari Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang siap mem-back up risiko kredit hingga 70% dari plafon kredit yang disalurkan,” ujarnya kepada Bisnis di Malang, Rabu 25 Januari 2012.

Dia menyebutkan untuk setiap hektare lahan tebu akan dibiayai Rp2,5 juta dengan luas lahan tebu yang dibiayai mencapai 40.000 hektare. “Dengan demikian untuk tahun ini kami sediakan dana Rp100 miliar.”

Soeroso menyebutkan peluncuran kredit budidaya tebu tersebut akan dilakukan di Madiun pada Jum’at, 27 Januari 2012 bersaman dengan penandatangan kerjasama antara Bank UMKM Jawa Timur dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Indonesia dalam program sertivikasi tanah milik masyarakat.

“Selain itu pada acara yang sama kami juga akan menandatangni kerjasama dengan sejumlah yayasan sosial yang berkomitmen untuk menyerahkan pengelolaan dananya kepada bank UMKM Jawa Timur khusus untuk kalangan masyarakat atau pelaku usaha kecil mikro.”

Suroso  menyebutkan tingkat bunga kredit yang diberlakukan kepada petani atau Koperasi tebu tersebut tergolong murah. “Ya, disesuaikan dengan ‘kulakannya’ yang juga murah. Ini sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan produksi gula Jawa Timur yang dicanangkan Gubernur Jatim untuk menunjang program swasembaga gula nasional.”

Selain dari sejumlah yayasan sosial Bank UMKM Jawa Timur juga memperoleh kepercayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulitr (LPDB) Kantor Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengelola dana untuk disalurkan ke kelompok usaha kecil mikro dan Koperasi.

“Pada tahun lalu kami dipercaya mengelola dana tersebut Rp50 miliar. Pada tahun ini diharapkan lebih besar lagi.”

Selain dari LPDB, lanjut Soeroso, Bank UMKM Jawa Timur juga menerima kucuran dana dari Bank Dunia yang disalurkan bagi kelompok Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi (HIPPAMS) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang melibatkan belasan ribu penduduk di kawasan marginal.

Jamkrida Tambah Dana Penjaminan 12 Januari 2012

Posted by Samsul Hadi in Penjaminan.
Tags: , ,
add a comment

PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida Jatim) akan menjamin semua penyaluran kredit khusus untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya agar semua UMKM yang sebelumnya tak tersentuh KUR karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemberi kredit maupun yang belum terjangkau program KUR, bisa menikmati KUR.

“Tahun ini, kami akan menyediakan dana penjaminan sekitar Rp 200 miliar untuk KUR ini. Dengan begitu kucuran pinjaman KUR bisa lebih banyak lagi dinikmati UMKM di Jatim, yang tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Jatim,” jelas Direktur Utama Jamkrida Jatim, Achmad Nur Chasan, Kamis (12/1/2012).

Demi memajukan UMKM di Jatim ini juga, Achmad mengaku saat ini proses perizinan penjaminan untuk UMKM di Jatim ini sedang dalam proses. Diharapkan Januari akhir bisa segera tuntas dan KUR dapat segera dialirkan ke UMKM yang belum pernah mendapatkan pinjaman KUR. Dengan begitu, target Pemprov Jatim untuk bisa melejitkan perekonomian Jatim bisa segera terwujud.

“Saat ini pertumbuhan ekonomi Jatim sudah melebih pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi itu saja belum cukup, sebelum UMKM yang ada di Jatim, bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sehingga pengangguran pun turun seiring dengan digiatkannya bisnis UMKM,” katanya.

Ditambahkan, dengan adanya tambahan penjaminan ini, di tahun 2012 ini totalnya, Jamkrida sudah menyalurkan penjaminan kredit sebanyak Rp 650 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan 2011 yang hanya sekitar Rp 362 miliar.

“Adapun sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas penjaminan kami nantinya adalah sektor pertanian dan perdagangan. Karena dua sektor ini menjadi penunjang utama perekonomian Jatim,” tandasnya.

Pelatihan Pembukuan UMKM (SAK-ETAP) Bagi BDS-P/KKMB 8 September 2011

Posted by Samsul Hadi in Pelatihan/Magang.
Tags: , ,
add a comment

Pelatihan Pembukuan UMKM (SAK-ETAP) Bagi BDS-P/KKMB : Bank Indonesia bekerjasama dengan Satgasda KKMB Jatim pada tgl 11 s.d 15 dan 13 s.d 17 September 2011 akan menyelenggarakan pelatihan pembukuan SAK ETAP bagi BDS-P/KKMB | Bagi yang berminat dapat menghubungi Sdr. Nasakti Nasution dan Sdr. Priatna U. telp 3520011. Konfirmasi kesedian mengikuti pelatihan kami harapkan sudah dapat kami terima hari rabu tanggal 7 September 2011

Spirit Baru Satgasda KKMB Jatim 23 Agustus 2011

Posted by Samsul Hadi in Kegiatan Forum, Perbankan, Satgasda.
Tags: ,
add a comment

Bulan puasa tahun 2011 memberikan warna baru bagi perjalanan BDS-P/KKMB Jawa Timur. Hal tersebut tercermin dari munculnya beberapa dinamika dan langkah baru dalam mendukung peran BDS-P/KKMB Jawa Timur. Dinamika tersebut antara lain terlihat dari perubahan struktur penanggungjawab SATGASDA KKMB Jawa Timur yang sebelumnya di nakhkodai oleh Bpk. Sony Wibisono yang telah memasuki masa pensiun di gantikan oleh pejabat baru Bpk. Sarwanto.

Selain diberi wewenang sebagai ketua harian Satgasda KKMB Jawa Timur, Bpk. Sarwanto juga menjabat sebagai Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bidang Perbankan dan Ekonomi Moneter. Posisi tersebut menjadi strategis karena wilayah tanggungjawab ketua satgasda secara definitif juga langsung berhubungan dengan pihak perbankan.

Sebagai pejabat baru, Pak Sarwanto tampak sekali sangat paham terhadap BDS-KKMB. Pengalaman dia yang panjang di berbagai daerah (salah satunya sebagai PBI Kendari) memberi bekal yang cukup untuk bisa menggerakkan roda Satgasda KKMB di Jatim. Sifat beliau yang terbuka, berselera humor cukup tinggi, dan mau mendengarkan, semoga bisa menjadi pintu efektif bagi partisipasi semua pihak dalam memajukan peran bDS-KKMB untuk pemberdayaan KUMKM di Jawa Timur.

Dinamika lain yang lahir adalah perpindahan kantor satgasda KKMB Jawa Timur dari Lt. 5 Gedung Bank Indonesia ke Gedung ex Musium Mpu Tantular yang terletak di tengah kota. Perpindahan tersebut menjadi strategis karena lokasi yang cukup mudah di jangkau dan juga dapat membawa spirit baru bahwa tanggung jawab KKMB tidak hanya di pundak Bank Indonesia namun juga berada di seluruh pihak yang berhubungan dan terkait dengan pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, diharapkan segala aktivitas KKMB Jawa Timur dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak lebih besar terhadap perkembangan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Timur.

Seiring dengan pergantian pejabat teras di Satgasda KKMB Jawa Timur serta perpindahan kantor baru, disampaikan juga beberapa program awal yang diharapkan dapat menjadi spirit baru bari perjalanan KKMB Jawa Timur. Penjelasan tim satgasda tentang beberapa program yang akan dijalankan juga cukup menarik. mereka mulai “terbuka” untuk share berbagai aktivitas yg akan dilaksanakan oleh Satgasda.ini tentu juga merupakan “babak baru” cara mengelola satgasda di Jatim. Beberapa program yang diinformasikan antara lain :

-       – pelatihan BDS-KKMB untuk penanganan sertifikasi tanah.

-       – pilot proyek penyediaan jasa pembukuan bagi UMKM oleh BDS-KKMB

Dengan munculnya babak baru pengelolaan satgasda KKMB Jawa Timur, tentunya tetap ada catatan kritis yang perlu menjadi perhatian Pengurus satgasda KKMB, diantaranya adalah kompetensi BDS-P/KKMB dan pola hubungan bank dengan KKMB yang sampai hari ini masih seperti tom dan jerry. Saling membutuhkan namun belum bisa berkorelasi dan berhubungan dengan baik. Dua catatan tersebut hendaknya menjadi PR utama yang harus terselesaikan oleh ketua harian  Satgasda KKMB Jawa Timur di era baru kepemimpinannya.

Selamat datang pak Sarwanto.

Selamat bergabung di komunitas BDS-KKMB Jatim.

Semoga kehadiran bapak bisa memberi “warna baru” bagi kami semua.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.