Kucuran KUR ke petani rumput laut dinilai rendah 30 Juli 2010
Posted by Samsul Hadi in berita.Tags: kredit, KUR, rumput laut, ukm
add a comment
Minat perbankan, khususnya bank BUMN untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku usaha kecil dan menengah terutama petani rumput laut dinilai masih rendah.
Ketua Departemen Keanggotaan dan Kaderisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengemukakan minat perbankan untuk menyalurkan KUR kepada petani rumput laut masih rendah.
Ada beberapa penyebab perbankan enggan menyalurkan KUR kepada petani rumput laut, antara lain minimnya infrastruktur dan rendahnya budidaya rumput laut serta besarnya kredit macet di sektor ini.
“Sejumlah kendala itulah yang masih menghambat pengucuran KUR kepada petani rumput laut,” ujarnya seusai rapat koordinasi antara Hipmi dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah Maluku, hari ini.
Anggawira menilai potensi industri itu sangat besar untuk menggerakan perekonomian UKM. Namun, lanjutnya, keengganan pengucuran kredit itu menyebabkan pengembangan komoditas rumput laut di di Indonesia bagian timur, seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan menjadi terhambat.
Dalam rangka itu, tambahnya, Hipmi berharap agar instansi terkait segera melakukan pendampingan kepada para petani dan pelaku UKM rumput laut di berbagai daerah sehingga petani bisa menghasilkan rumput laut berkualitas tinggi dan diterima pasar.
Sumber: Bisnis Indonesia
Empat Bank Fasilitasi Kredit Usaha GKS Jatim 11 Juli 2010
Posted by Samsul Hadi in berita.Tags: Bank, kredit, perbankan, ukm, umkm
add a comment
Empat pelaku perbankan nasional di Jawa Timur memberikan fasilitas penyaluran kredit terhadap peternak susu anggota Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jatim seiring upayanya membantu pengembangan usaha tersebut di wilayah ini.
“Pengembangan usaha perlu didukung bantuan pendanaan dari kalangan perbankan mengingat, sampai detik ini peternak susu sulit mendapatkan bantuan mereka jika pengajuannya secara individu. Namun, saat melalui koperasi susu pengajuan pinjamannya justru lebih mudah disetujui,” kata Ketua GKSI Jatim, Sulistyo, ditemui di arena Bazar Perbankan dan UMKM Jatim di Convention Hall Tunjungan Plaza Surabaya, Rabu sore.
Menurut dia, penyaluran dana pinjaman tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan kesepahaman bersama “MOU” antara keempat perbankan di Jatim dan GKSI Jatim. Keempat perbankan itu di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Jatim, dan BNI.
”Sayangnya, penyaluran dana pinjaman dari perbankan pada tahun ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/2009. Surat keputusannya sudah turun sejak 2009, mengapa pelaksanaannya baru semester II/2010,” tegasnya.
Kondisi tersebut, ungkap dia, membuktikan lambatnya kemampuan perbankan menangkap besarnya potensi industri persusuan di Jatim. “Padahal, melihat perputaran uang yang dihasilkan dari industri ini sangat besar atau sekitar Rp3 miliar/hari. Kalau peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kami optimistis peternakan rakyat kian berkembang dan menggerakkan ekonomi pedesaan,” katanya.
Keterlambatan ini, tambah dia, juga dipengaruhi sikap kewaspadaan kalangan perbankan di Jatim untuk memberikan kredit pengembangan usaha. “Umumnya, perbankan menilai para peternak susu di Jatim tidak memiliki agunan yang ‘bankable’,” katanya. Mengenai pelaksanaan MOU tersebut, ia menyebutkan, berlangsung sejak semester II/2010 hingga 2013.
Di sisi lain, bunga yang dikenakan sebesar 5 persen. “Kami butuh sekitar 6.000 ekor sapi atau setara Rp120 miliar. Dengan MOU antara GKSI dan keempat perbankan itu, kami harap besaran dana yang dibutuhkan bisa terealisasi sehingga dapat membantu kemajuan perekonomian Jatim,” katanya.
Menanggapi lemahnya perhatian perbankan menyalurkan pinjaman ke pengusaha skala kecil menengah, Gubernur Jatim, Soekarwo, membenarkan, selama ini kalangan perbankan terlalu berhati-hati saat membantu pendanaan bagi mereka. “Bahkan, sejak tahun 2008 hingga 2009 dari total UKM di Jatim sebanyak 4,2 juta UKM, hanya 30 persennya yang menerima penyaluran kredit usaha dari perbankan. Lalu, sisa 70 persennya mandiri dengan modal sendiri,” katanya.
