Choirul Djamhari, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan usulan ini terkait dengan optimalisasi penyaluran dan KUR bagi koperasi dan UMKM sebagai debitur program pembiayaan sektor riil.

“Sebenarnya keinginan ini tidak hanya dari instansi kami, tetapi juga usulan dari beberapa stakeholders atau pemangku kepentingan KUR. Tujuannya untuk menyukseskan program KUR,” tandasnya, kemarin.

“tenaga pendamping yang dimaksud adalah konsultan keuangan mitra bank (KKMB) dan Lembaga Pengembangan Bisnis atau Business Development Services (BDS). Personel kedua lembaga konsultan itu terbukti mampu melakukan fasilitasi terhadap KUMKM mengakses dana perbankan.

Khususnya, pelaku usaha mikro dan kecil yang masih mengalami kendala ketika hendak mempersiapkan proposal maupun proses administrasi untuk meng-ajukan kredit ke bank penyalur KUR.

Peranan kedua lembaga itu dinilai kurang optimal meski sudah resmi menjadi mitra KUMKM. Persoalannya adalah, karena personel yang ditugaskan menjadi pendamping, tidak menerima fee atau uang jasa ketika melakukan fasilitasi KUMKM dengan perbankan.

“Jika uang jasa dibebankan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mereka jelas keberatan, karena ada beban tambahan di samping bunga kredit. Ketika biaya itu hendak dibebankan kepada perbankan, juga terjadi penolakan,” ujar Choirul.

Meski demikian, kedua lembaga konsultan itu tetap eksis, karena di antara sekitar 40 juta pelaku KUMKM, masih ada yang memerlukan advokasi dan fasilitasi. “Agar peranan mereka tetap optimal bagi pemberdayaan sektor mikro, muncul ide agar jasa mereka dialokasikan dari dana PKBL milik Kementerian BUMN.

Ketua Umum Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI) Zaenal Arifin, mengatakan pihaknya memang telah mengeluarkan komunike bagi pemberdayaan KUMKM. Komunike dikeluarkan setelah disetujui oleh seluruh anggota di Indonesia.

“Untuk mendorong penyaluran dana KUR bagi KUMKM, ABDSI telah menyiapkan sekitar 200 tenaga pendamping terhadap calon debitur KUR. Kami juga bersedia mendidik mereka agar memiliki kelayakan usaha.”

Kementerian Koperasi dan UKM menggagas agar sebagian dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) badan usaha milik negara (BUMN) dialokasikan menjadi insentif bagi pendamping pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil menengah untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR).

Choirul Djamhari, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan usulan ini terkait dengan optimalisasi penyaluran dan KUR bagi koperasi dan UMKM sebagai debitur program pembiayaan sektor riil.

“Sebenarnya keinginan ini tidak hanya dari instansi kami, tetapi juga usulan dari beberapa stakeholders atau pemangku kepentingan KUR. Tujuannya untuk menyukseskan program KUR,” tandasnya, kemarin.

“tenaga pendamping yang dimaksud adalah konsultan keuangan mitra bank (KKMB) dan Lembaga Pengembangan Bisnis atau Business Development Services (BDS). Personel kedua lembaga konsultan itu terbukti mampu melakukan fasilitasi terhadap KUMKM mengakses dana perbankan.

Khususnya, pelaku usaha mikro dan kecil yang masih mengalami kendala ketika hendak mempersiapkan proposal maupun proses administrasi untuk meng-ajukan kredit ke bank penyalur KUR.

Peranan kedua lembaga itu dinilai kurang optimal meski sudah resmi menjadi mitra KUMKM. Persoalannya adalah, karena personel yang ditugaskan menjadi pendamping, tidak menerima fee atau uang jasa ketika melakukan fasilitasi KUMKM dengan perbankan.

“Jika uang jasa dibebankan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mereka jelas keberatan, karena ada beban tambahan di samping bunga kredit. Ketika biaya itu hendak dibebankan kepada perbankan, juga terjadi penolakan,” ujar Choirul.

Meski demikian, kedua lembaga konsultan itu tetap eksis, karena di antara sekitar 40 juta pelaku KUMKM, masih ada yang memerlukan advokasi dan fasilitasi. “Agar peranan mereka tetap optimal bagi pemberdayaan sektor mikro, muncul ide agar jasa mereka dialokasikan dari dana PKBL milik Kementerian BUMN.

Ketua Umum Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI) Zaenal Arifin, mengatakan pihaknya memang telah mengeluarkan komunike bagi pemberdayaan KUMKM. Komunike dikeluarkan setelah disetujui oleh seluruh anggota di Indonesia.

“Untuk mendorong penyaluran dana KUR bagi KUMKM, ABDSI telah menyiapkan sekitar 200 tenaga pendamping terhadap calon debitur KUR. Kami juga bersedia mendidik mereka agar memiliki kelayakan usaha.”

Sumber: Bisnis Indonesia

Ketua Departemen Keanggotaan dan Kaderisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengemukakan minat perbankan untuk menyalurkan KUR kepada petani rumput laut masih rendah.

Ada beberapa penyebab perbankan enggan menyalurkan KUR kepada petani rumput laut, antara lain minimnya infrastruktur dan rendahnya budidaya rumput laut serta besarnya kredit macet di sektor ini.

“Sejumlah kendala itulah yang masih menghambat pengucuran KUR kepada petani rumput laut,” ujarnya seusai rapat koordinasi antara Hipmi dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah Maluku, hari ini.

Anggawira menilai potensi industri itu sangat besar untuk menggerakan perekonomian UKM. Namun, lanjutnya, keengganan pengucuran kredit itu menyebabkan pengembangan komoditas rumput laut di di Indonesia bagian timur, seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan menjadi terhambat.

Dalam rangka itu, tambahnya, Hipmi berharap agar instansi terkait segera melakukan pendampingan kepada para petani dan pelaku UKM rumput laut di berbagai daerah sehingga petani bisa menghasilkan rumput laut berkualitas tinggi dan diterima pasar.

Sumber: Bisnis Indonesia

“Pengembangan usaha perlu didukung bantuan pendanaan dari kalangan perbankan mengingat, sampai detik ini peternak susu sulit mendapatkan bantuan mereka jika pengajuannya secara individu. Namun, saat melalui koperasi susu pengajuan pinjamannya justru lebih mudah disetujui,” kata Ketua GKSI Jatim, Sulistyo, ditemui di arena Bazar Perbankan dan UMKM Jatim di Convention Hall Tunjungan Plaza Surabaya, Rabu sore.

Menurut dia, penyaluran dana pinjaman tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan kesepahaman bersama “MOU” antara keempat perbankan di Jatim dan GKSI Jatim. Keempat perbankan itu di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Jatim, dan BNI.

 ”Sayangnya, penyaluran dana pinjaman dari perbankan pada tahun ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/2009. Surat keputusannya sudah turun sejak 2009, mengapa pelaksanaannya baru semester II/2010,” tegasnya.

Kondisi tersebut, ungkap dia, membuktikan lambatnya kemampuan perbankan menangkap besarnya potensi industri persusuan di Jatim. “Padahal, melihat perputaran uang yang dihasilkan dari industri ini sangat besar atau sekitar Rp3 miliar/hari. Kalau peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kami optimistis peternakan rakyat kian berkembang dan menggerakkan ekonomi pedesaan,” katanya.

Keterlambatan ini, tambah dia, juga dipengaruhi sikap kewaspadaan kalangan perbankan di Jatim untuk memberikan kredit pengembangan usaha. “Umumnya, perbankan menilai para peternak susu di Jatim tidak memiliki agunan yang ‘bankable’,” katanya. Mengenai pelaksanaan MOU tersebut, ia menyebutkan, berlangsung sejak semester II/2010 hingga 2013.

Di sisi lain, bunga yang dikenakan sebesar 5 persen. “Kami butuh sekitar 6.000 ekor sapi atau setara Rp120 miliar. Dengan MOU antara GKSI dan keempat perbankan itu, kami harap besaran dana yang dibutuhkan bisa terealisasi sehingga dapat membantu kemajuan perekonomian Jatim,” katanya.

Menanggapi lemahnya perhatian perbankan menyalurkan pinjaman ke pengusaha skala kecil menengah, Gubernur Jatim, Soekarwo, membenarkan, selama ini kalangan perbankan terlalu berhati-hati saat membantu pendanaan bagi mereka. “Bahkan, sejak tahun 2008 hingga 2009 dari total UKM di Jatim sebanyak 4,2 juta UKM, hanya 30 persennya yang menerima penyaluran kredit usaha dari perbankan. Lalu, sisa 70 persennya mandiri dengan modal sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Asisten Keistimewaan Pembangunan dan Ekonomi Pemerintahan Aceh, T Said Mustafa, dalam sambutannya menyebutkan, realisasi kredit yang dikucurkan melalui KKMB tahun 2009 kemarin mencapai Rp 17 miliar, yang terbagi untuk 966 UMKM, baik yang tergabung dalam kelompok usaha maupun individu. Pencapaian ini jauh melampaui target yangditetapkan pemerintah Aceh yang hanya sebesar Rp 15 miliar. “Karena itu, tahun 2010 ini pemerintah Aceh akan menaikkan target penyaluran menjadi Rp 20 miliar,” kata Said Mustafa. KKMB dibentuk pada 2007 atas usulan Bank Indonesia (BI) Banda Aceh yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur. Lembaga ini berada langsung di bawah binaan BI dengan tugas utama memfasilitasi pinjaman modal usaha dari bank kepada pengusaha serta memberi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan terhadap modal yang diberikan.

Tahun 2008 lalu, lembaga ini berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 8,3 miliar, dan meningkat menjadi Rp 17 miliar di tahun 2009. Hingga April 2010, kredit yang tersalur telah mencapai Rp 4,5 miliar. Penyaluran tertinggi terjadi di Banda Aceh dan Aceh Utara. Evaluasi Terkait dengan acara tersebut, T Sofyan menjelaskan, rapat koordinasi dan evaluasi kinerja KKMB ini dimaksudkan untuk mensinergikan peran dan fungsi KKMB dengan pihak perbankan dan Pemerintah Aceh sebagai pendukung utama kegiatan. “Pemerintah Aceh bertindak sebagai koordinator dalam masalah ini, yang berperan aktif adalah pihak bank, KKMB dan kelompok usaha masyarakat atau UKM yang produktif itu sendiri. Saat ini sudah terdaftar 58 KKMB di Aceh yang terkoordinasi lewat Bank Indonesia di Aceh dan akan terus melakukan pembinaan terhadap KKMB,” ujarnya. Amri Abdullah, salah seorang anggota KKMB Aceh menyebutkan, selain memfasilitasi pinjaman modal usaha kepada pengusaha, KKMB juga ikut memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan terhadap modal yang diberikan. “Kami terus menyosialisasikan program KKMB kepada petugas lembaga keuangan bank maupun LKM juga masyarakat dan pengusaha kecil, agar semakin banyak UMKM yang terbantu mengembangkan usaha produktif mereka,” ucap Amri.

sumber: serambinews.

special thanks to Bung Hamdani, KKMB Aceh.

Berbagai hal terkait dengan upaya meningkatkan peran KKMB dalam pembangunan UKM di Jatim coba diungkap dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan ramah tamah dengan Pemimpin Bank Indoensia Surabaya, Pak Ishak.

Pertanyaannya, apakah penurunan tersebut akan mendorong UKM untuk “berpalin” ke KUR? tampaknya tidak sesederhana itu.

Perlu telaah yang tajam agar ada jawaban tepat terhadap permasalahan tersebut.

”Secara umum memang perusahaan tekstil sekarang sedang mengalami masa keterpurukan. Daya saing di pasar internasional juga sangat rendah. Karena itulah kita memang lebih selektif untuk mengucurkan kredit di bidang ini,” kata Head of Sales & Distribution Jatim dan Indonesia Timur Bank CIMB Niaga M Pujiono Santoso, ketika dihubungi, Rabu (14/4).

Dikatakannya, industri ini adalah salah satu industri yang sangat tergantung dari ketersediaan minyak dan gas. Bila kedua komoditi ini mengalami kenaikan harga, otomatis harga produksi komoditas tekstil juga akan naik yang akan semakin menurunkan daya saing dengan produk luar negeri.

Meski demikian, ditegaskannya, untuk pemberian kredit kepada pengusaha tekstil akan kembali dilihat track record pengusaha yang bersangkutan. “Bila track record-nya baik, kami tetap akan memberikan kredit kok,” tandasnya.

Sama dengan yang diterapkan di CIMB Niaga, BCA juga menerapkan kebijakan serupa untuk pemberian kredit kepada pengusaha tekstil. ”Secara umum memang kami juga melihat pasar tekstil domestik yang cenderung stagnan bahkan kesannya tertekan belakangan ini,” kata Kepala Kantor Wilayah BCA Surabaya, Joni Handrianto. Menurutnya, mesin-mesin tua yang digunakan di usaha tekstil Indonesia sekarang tidak akan mampu bersaing dengan mesin berteknologi baru yang dimiliki China. Meski demikian, pengucuran kredit-kredit untuk pengusaha yang mempunyai track record baik dan mempunyai pasar yang jelas tidak akan ditolaknya. ”Contohnya seperti di Bandung yang usaha tekstilnya maju pesat kita terus dorong pengucuran kredit kesana. Dan jumlahnya tidak sedikit,” lanjut Joni.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) merilis survei yang menyebutkan tingkat kucuran bank terhadap usaha tekstil sangat rendah.

“Berdasarkan hasil survei, sektor industri pengolahan khususnya subsektor tekstil masih dihindari perbankan dalam menyalurkan kredit. Hal ini disebabkan karena bank menganggap masih lemahnya permintaan tekstil dari luar negeri, sementara kompetisi produk tekstil dalam negeri cukup ketat terutama dengan maraknya produk tekstil impor,” seperti dikutip dari situs resmi BI.

Survei tersebut dilakukan dengan mengambil sampel dari 43 bank umum yang berkantor pusat di Jakarta dengan pangsa kredit mewakili 80% dari total kredit bank umum secara nasional.

Dari hasi survei tersebut juga diketahui menurut jenis penggunaan, permintaan terbesar pada kredit modal kerja dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 29,5%. Sementara kredit investasi terjadi kenaikan peningkatan SBT dari 11,8% menjadi 26%.

Sedangkan kredit konsumsi mengalami penurunan, dengan SBT pada triwulan I-2010 sebesar 10,9%, dibandingkan SBT pada triwulan IV-2010 yang mencapai 79,5%.

Untuk permintaan kredit yang berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran sangat rencah. Ini tercermin dari menurunnya SBT ke level minus 50,8%.

Secara umum, peningkatan permintaan kredit oleh masyarakat direspons positif oleh perbankan, yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah aplikasi kredit yang tidak disetujui dari 19,8% menjadi 14,3%.

Sumber: Surabaya Post

Usai pelantikan, Satgasda KKMB melanjutkan rapat kordinasi anggota Satgasda dengan menghadirkan narasumber diantaranya pimpinan bank Indonesia, Lawang M Siagian, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Pertanian LPPM Unhalu, Dr Azhar Bafadal, dan Manajer CSR UBP Nikel, Darlia serta Ketua Satgasda KKMB Kolaka, Ahmad Safei serta sejumlah pimpinan bank di Kabupaten Kolaka.

Dalam sambutannya, Bupati Buhari Matta, mengatakan pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang jumlahnya mendominasi unit perekonomian baik secara nasional, regional maupun daerah merupakan salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Buhari, fakta lapangan dan hasil kajian empiris menunjukkan UMKM lebih menyentuh dan lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

“Keunggulan UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan lebih merata pada kantong-kantong kemiskinan,” katanya. Sementara, Pimpinan Bank Indonesia, Lawang M Siagian, mengatakan tujuan Satgasda KKMB, memberdayakan, memfasiltasi dan mengkordinasikan kegiatan konsultan keuangan mitra bank dengan bank guna mengupayakan akses UMKM yang lebih besar terhadap bank.

Menurutnya, tugas Satgasda memfasilitasi koordinasi yang sinergitas dan solutif dengan beberapa pihak terkait dalam mendukung percepatan implementasi dari program pemberdayaan ekonomi di daerah baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

Selain itu, Satgasda juga mengemban tugas membangun hubungan kemitraan dengan beberapa pihak terkait dalam rangka pemberdayaan UMKM baik dari aspek pemberian bantuan teknis pendampingan, penguatan kelembagaan maupun pembiayaan.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM, Sandiaga S Uno ketika ditemui disela acara Pesta Wirausaha 2010 di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (10/04/2010).

“Saat ini suku bunga kredit untuk UMKM mencapai 14%-16%, masih sangat tinggi. Kita mengharapkan bisa menyentuh level 10%-12% dan untuk KUR yang saat ini suku bunganya sebesar 20% bisa turun hingga 15%,” ujar Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, Kadin pagi ini juga telah mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) untuk membahas masalah suku bunga kredit UMKM. “Saya sendiri bertemu dengan bapak Budi Mulya (Deputi Gubernur Bank Indonesia) pagi tadi. Ia mengatakan bahwa BI berkomitmen untuk menurunkan suku bunga kredit perbankan dalam waktu dekat.

Dikatakan Sandiaga, BI tengah mengadakan sebuah penelitian untuk menemukan penyebab suku bunga kredit perbankan sulit turun. Menurutnya, masalah overhead cost menjadi penyebab utama di industri perbankan nasional.

“Tetapi masalah tersebut sudah diatasi oleh BI, jadi kita yakin dalam waktu dekat BI selaku pemegang keputusan moneter bisa ambil langkah cepat,” paparnya.

Pangsa Wirausahawan di Indonesia Capai 5% di 2050.

Dalam talkshow Pesta Wirausaha 2010, Kadin optimistis pangsa pengusaha di Indonesia akan mencapai 5% dari total penduduk di tahun 2010. Saat ini pengusaha asli Indonesia hanya mencapai 0,18% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta.

Sandiaga mengatakan, menjadi pengusaha sudah sepantasnya menjadi prioritas masyarakat saat ini. “Karena memang lebih baik kita menjadi pengusaha yang memberikan lapangan pekerjaan kepada orang banyak dibandingkan hanya menjadi karyawan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Indonesia memerlukan 4,4 juta pengusaha untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata. “Untuk itu, Kadin sangat mendukung para wirausaha dan UKM-UKM kecil untuk terus mengembangkan usahanya,” ungkap Sandiaga.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan peran aktif pemerintah dalam mendukung para wirausaha sangat dibutuhkan. “Seperti terus memajukan KUR, mendukung teknologi bagi para wirausaha dan pengembangan SDM,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Sandiaga, pada tahun 2050 nanti jumlah pengusaha di Indonesia akan mencapai 5% dari total seluruh jumlah penduduk.

sumber: detik.com

“KUR sampai dengan triwulan I-2010 baru terserap Rp 2 triliun. Padahal pemerintah telah menyiapkan plafon kredit bagi rakyat sampai dengan Rp 20 triliun,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan Kementrian Koperasi dan UKM, Untung Tri Basuki disela acara Pesta Wirausaha 2010 di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (10/04/2010). Ia memaparkan, sektor yang masih dominan menyerap KUR adalah perdagangan. “Kita berharap nantinya sektor pertanian bisa menyerap KUR juga,” jelasnya.

Dikatakan Untung, masih rendahnya penyerapan KUR dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat, menurut Untung yang tidak mengerti akan mekanisme dari KUR tersebut. “Padahal, kita mengetahui bahwa KUR dijamin pemerintah hingga 70%,” tandasnya. Untuk diketahui, Presiden SBY beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan plafon KUR hingga Rp 20 triliun per tahun.