jump to navigation

Satgasda KKMB Jatim Tindaklanjuti MoU dengan PT BPR Jatim 2 Februari 2012

Posted by Samsul Hadi in Kegiatan Forum, Pelatihan/Magang, Pembiayaan, Perbankan.
Tags: , , ,
add a comment
Meeting Satgasda-Forum BDS-P/KKMB Jatim

Meeting Satgasda-Forum BDS-P/KKMB Jatim

Rabu tanggal 1 februari 2012, bertempat di ruang jenggolo Kantor Bank Indonesia Surabaya, Satgasda KKMB Jatim telah bertemu dengan forum BDS-P/KKMB. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan tindaklanjut MoU antara Satgasda KKMB Jatim dengan PT BPR Jatim tentang pemberdayaan BDSP-P/KKMB dalam rangka perluasan dan peningkatan pelayanan keuangan mikro PT BPR Jatim kepada usaha mikro kecil, yang telah ditandatangani pada tanggal 27 januari 2012 dihadapan Gubernur BI dan Gubernur Jawa Timur.

Tujuan dari MoU tersebut adalah:

  • meningkatnya realisasi kredit usaha mikro dan kecil di PT BPR JATIM sebagai hasil pendampingan BDSP-P/KKMB
  • Meningkatnya penempatan dana dari usaha mikro dan kecil di PT BPR JATIM sebagai hasil kegiatan konsultasi dan pendampingan BDSP-P/KKMB
  • meningkatnya kapasitas dan kinerja usaha mikro kecil (penguatan kelembagaan dan pengelolaan usaha) debitur PT BPR JATIM sebagai hasil pendampingan BDSP-P/KKMB.

Hal yang menarik dari MoU tersebut adalah:

  • kerjasama tersebut dilakukan dalam kerangka PRINSIP BISNIS
  • Dukungan penuh Satgasda KKMB Jatim bagi terwujudnya peran BDSP-P/KKMB dalam meningkatkan pembangunan ekonomi UMKM  yang sejalan dengan agenda pemerintah propinsi Jawa Timur
  • adanya program magang bagi tenaga ahli BDSP-P/KKMB di BPR Jatim khususnya di bidang perkreditan dan penghimpunan dana.

Perjanjian kerjasama sedang disiapkan sebagai tindaklanjut MoU tersebut. semoga bulan maret nanti sudah bisa terwujud dan mulai bergerak di lapangan.

Aturan Lembaga Keuangan Mikro Diperketat 27 Januari 2012

Posted by Samsul Hadi in LKM.
Tags: ,
add a comment

Pemerintah akan memperketat, memperjelas, sekaligus memperkuat aturan mengenai lembaga keuangan mikro (LKM) yang potensinya sangat besar. Pemerintah bersama Komisi VI DPR tengah menggodok aturan baru untuk memperkuat dan merapikan keberadaan LKM. Meskipun dalam Undang-Undang (UU) Perbankan aturan mengenai keberadaan LKM sudah tercantum, pemerintah menilai perlunya pengaturan yang lebih tegas dan detail. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan,dalam aturan perbankan, segala bentukpenghimpunandanamasyarakat harus seizin Bank Indonesia.

Di seluruh Indonesia, setidaknya ada 600.000 LKM dari 12 jenis,mulai dari bank desa, lumbung desa,dan lain-lain. “Nantinya, dalam jangka waktu tertentu,LKM-LKM tersebut harus diubah menjadi bank perkreditan rakyat (BPR).Selama ini, hal tersebut belum berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan,” ungkap Menkeu seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta kemarin.

Salah satunya yang dinilai menjadi bahan pertimbangan LKM enggan berubah menjadi BPR lantaran pada periode tahun 1990, BPR belum menunjukkan prestasi yang baik. “Namun, alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran. Penghimpunan dana masyarakat harus diatur, harus ada regulasinya, dan harus disiplin,” tuturnya. Aturan hukum tersebut perlu dipertegas agar masyarakat yang menyimpan dananya tidak merasa dirugikan.

LKM yang ada di Indonesia diharapkan bisa bertransformasi menjadi koperasi atau BPR. Pemerintah mengaku ingin melakukan penataan agar sistem keuangan nasional menjadi lebih baik. Dalam diskusi yang muncul pada pertemuan negara-negara Forum G-20 tentang Shadow Banking, direkomendasikan agar negara-negara tidak hanya mengawasi perbankan dan perbankan yang sistemik saja, tapi semua lembaga-lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, termasuk LKM.

Tujuannya agar LKM semakin dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, sehingga dibutuhkan penataan. “Yang namanya sistem keuangan itu, saya ambil contoh yang terjadi tahun 1996 ada 24 BPR yang dimiliki oleh satu kelompok, begitu ada krisis langsung kolaps. Dan bisa-bisa masyarakat ambil semua dananya dari BPR karena ketakutan. Dan di Bali,ada 40 BPR pada saat ada krisis membuat nasabah tidak percaya pada sistem perbankan,”papar Menkeu.

Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang- Undang Lembaga Keuangan Mikro (RUU LKM) kepada Komisi VIDPR. DIMRUULKM berjumlah 143 butir. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Syarifuddin Hasan menuturkan, DIM tersebut dibagi menjadi enam pokok pembahasan yakni materi yang tetap atau tanpa perubahan, materi yang diserahkan ke timperumus,

kelompokmuatan RUU yang diusulkan untuk diubah redaksionalnya,kalimat materi yang mengalami penghapusan, serta penambahan materi baru. “Kementerian Koperasi bersama dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM telah mengkaji DIM ini secara mendalam. Dalam DIM yang berjumlah 143 butir ini, kita masukkan aspek-aspek penting terkait LKM,”kata Syarifuddin.

Bank UMKM : Budi Daya Tebu Rakyat Peroleh Dana Rp100 Miliar 26 Januari 2012

Posted by Samsul Hadi in Pembiayaan.
Tags: , ,
add a comment

Bank UMKM Jawa Timur (Bank BPR Jatim) mengalokasikan dana sedikitnya Rp100 miliar untuk pembiayaan budi daya tanaman tebu rakyat milik petani dan Koperasi Tebu Rakyat Indonesia (KPTRI) dengan bunga 3% per tahun. R. Soeroso, Dirut Bank UMKM Jawa Timur , mengatakan pemberian kredit tebu dengan bunga murah tersebut dilakukan dengan bersinergi dengan manajemen PT Perkebunan (PTPN X) dan PTPN XI untuk menjadi penjamin kredit (avalis).

Bahkan pihak pabrik gula (PG) nantinya yang akan membantu pemotongan hasil penjualan gula untuk pembayaran angsuran kredit.

“Insya Allah [kredit] ini aman. Apalagi dalam hal ini kami memperoleh dukungan dari Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang siap mem-back up risiko kredit hingga 70% dari plafon kredit yang disalurkan,” ujarnya kepada Bisnis di Malang, Rabu 25 Januari 2012.

Dia menyebutkan untuk setiap hektare lahan tebu akan dibiayai Rp2,5 juta dengan luas lahan tebu yang dibiayai mencapai 40.000 hektare. “Dengan demikian untuk tahun ini kami sediakan dana Rp100 miliar.”

Soeroso menyebutkan peluncuran kredit budidaya tebu tersebut akan dilakukan di Madiun pada Jum’at, 27 Januari 2012 bersaman dengan penandatangan kerjasama antara Bank UMKM Jawa Timur dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Indonesia dalam program sertivikasi tanah milik masyarakat.

“Selain itu pada acara yang sama kami juga akan menandatangni kerjasama dengan sejumlah yayasan sosial yang berkomitmen untuk menyerahkan pengelolaan dananya kepada bank UMKM Jawa Timur khusus untuk kalangan masyarakat atau pelaku usaha kecil mikro.”

Suroso  menyebutkan tingkat bunga kredit yang diberlakukan kepada petani atau Koperasi tebu tersebut tergolong murah. “Ya, disesuaikan dengan ‘kulakannya’ yang juga murah. Ini sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan produksi gula Jawa Timur yang dicanangkan Gubernur Jatim untuk menunjang program swasembaga gula nasional.”

Selain dari sejumlah yayasan sosial Bank UMKM Jawa Timur juga memperoleh kepercayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulitr (LPDB) Kantor Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengelola dana untuk disalurkan ke kelompok usaha kecil mikro dan Koperasi.

“Pada tahun lalu kami dipercaya mengelola dana tersebut Rp50 miliar. Pada tahun ini diharapkan lebih besar lagi.”

Selain dari LPDB, lanjut Soeroso, Bank UMKM Jawa Timur juga menerima kucuran dana dari Bank Dunia yang disalurkan bagi kelompok Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi (HIPPAMS) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang melibatkan belasan ribu penduduk di kawasan marginal.

Jatim Awali Pembentukan PT Jamkrida (Permudah akses UMKM ke Perbankan) 21 Januari 2010

Posted by Samsul Hadi in berita.
Tags: , , , ,
3 comments

Jatim menjadi pioner pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD). Ini setelah pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim meresmikan PT Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah). BUMD ini menempati salah satu ruangan di Gedung Bank Jatim.

Gubernur Soekarwo berharap, keberadaan LPKD bisa membantu 70 persen UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang belum bankable agar dapat mengakses perbankan. Jatim sendiri saat ini memiliki 4,2 juta UMKM. “Apalagi, UMKM memberi kontribusi besar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Dari total PDRB Rp 697 triliun, Rp 367 triliun atau 53, 4 persen adalah sumbangan UMKM,” papar Soekarwo saat meresmikan PT Jamkrida kemarin (15/1).

Selain itu, pendirian Jamkrida diharapkan mampu menyelamatkan DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan Jatim sebesar Rp 53 triliun yang keluar daerah. Total DPK selama 2009 mencapai Rp 197 triliun. ”DPK yang disalurkan untuk kredit tidak maksimal, karena banyak UMKM yang tidak menyerapnya. Jamkrida ini yang akan memberikan jaminan kredit UMKM , yang sebelumnya tak memiliki akses ke perbankan,” tambahnya.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) A. Fuad Rahmany mengatakan, saat ini sudah banyak pemprov yang mengutarakan minatnya untuk membentuk LPKD. “LPKD ini urgen keberadaannya untuk mendorong kredit di daerah. Yang segera menyusul DKI Jakarta dan Bali. Tapi, akan kita lihat dulu. Semoga makin banyak pemprov yang mau bikin LPKD,” tuturnya.

Saat ini, banyak Pemprov yang masih kesulitan memahami aturan pembentukan lembaga penjaminan kredit. Padahal, semua aturan tersebut sudah dijelaskan pada Peraturan Menkeu. “Semakin banyak LPKD tentu makin bagus dalam menunjang pergerakan ekonomi di daerah,” kata Fuad Dirut PT Jamkrida Jatim Ahmad Nurchasan menambahkan, pihaknya akan fokus mendorong UMKM untuk menggerakkan roda usahanya lewat kemudahan pembiayaan. Pada tahap awal, Jamkrida akan menggandeng Bank Jatim dan BPR Jatim. Namun ke depan, Jamkrida akan bekerja sama dengan seluruh bank yang beroperasi di Jatim. “Semester kedua tahun ini, sudah ada tambahan bank-bank yang bekerja sama,” katanya.

Untuk tahun ini, Jamkrida siap beroperasi dengan melakukan penjaminan kredit hingga Rp 1,3 triliun . Nilai tersebut diasumsikan dari modal disetor Rp 50 miliar. Perinciannya, Rp 30 miliar (60 persen) untuk meningkatkan kredit produktif sampai Rp 300 miliar dengan gearing ratio 10 kali. Serta, Rp 20 miliar ( 40 persen) untuk meningkatkan kredit non produktif sampai Rp 1 triliun.

sumber: Jawapos

Ditegur DPR Soal Tingginya Bunga Kredit, BI Segera Panggil Perbankan 14 Agustus 2009

Posted by Samsul Hadi in berita.
Tags: , ,
add a comment

Bank Indonesia (BI) akan segera memanggil perbankan untuk dikumpulkan bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka mencari solusi agar suku bunga kredit bisa segera diturunkan mengikuti penurunan BI Rate.

Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2009).

“Kita akan segera mengundang mereka (perbankan) dan pemerintah untuk duduk bersama mencari jalan keluar, segera,” tandasnya.

Darmin mengatakan kebijakan penurunan suku bunga kredit ini memang harus dipertimbangkan secara matang oleh BI, perbankan, dan pemerintah dengan melihat dampak negatif dan positifnya bagi perbankan dan perekonomian secara keseluruhan.

“Harus ditimbang masak-masak segala keputusan karena ada yang negatif dan positif, BI akan duduk bersama-sama dengan perbankan untuk mencari jalan keluar yang efektif,” ujarnya.

Menurut Darmin, BI tidak harus mengeluarkan suatu aturan yang memaksa perbankan menurunkan bunga kreditnya, karena menurutnya penurunan bunga kredit bisa dilakukan dengan duduk bersama antara BI, pemerintah, dan perbankan.

Sebelumnya Ketua DPR Agung Laksono mengatakan meskipun BI Rate saat ini sudah turun di tingkat 6,5%, namun suku bunga kredit perbankan masih di atas 12%. DPR meminta agar BI Rate lebih menjadi acua serta mempunyai kekuatan di pasar.
(sumber: detik.com)

Raih Kepercayaan Dulu, Fasilitasi Kredit Kemudian 30 Juli 2009

Posted by Samsul Hadi in berita.
Tags: ,
add a comment

Sesuai amanat Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Konsultan Keuangan Mitra Bank atau KKMB diamanatkan turut berperan menumbuhkan iklim usaha.

Sebelum undang-undang itu disahkan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama Bank Indonesia telah bekerja sama memajukan KKMB. Sampai saat ini telah berdiri sekitar 300 lembaga konsultasi untuk usaha sektor riil tersebut.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi KKMB, terutama mendorong UMKM mengakses permodalan dari perbankan dan nonperbankan, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah mengeluarkan Permen No.03/Per/M.KUKM/III/2009.

Permen tersebut berisi pedoman umum mengenai linkage program antara bank umum dengan koperasi. Hakikat permen itu berarti mendorong koperasi jasa keuangan memanfaatkan KKMB dalam mengakses permodalan dengan perbankan.

Namun, dalam perjalanannya, KKMB menemui problematika, a.l. karena fungsi koordinasinya masih terbatas, fungsi fasilitasi belum dimaksimalkan, KKMB yang aktif masih rendah.

Yang menyedihkan KKMB justru belum banyak dikenal luas oleh perbankan sebagai mitra mereka untuk menjaring pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil. Akibatnya penyerapan kredit UMKM melalui KKMB masih rendah.

Winny E.Hassan, Ketua Satgas KKMB DKI Jakarta, mengemukakan kondisi itu karena belum ada sinkronisasi antara kinerja KKMB dan lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank (LKB/LKBB).

KKMB juga belum menjaga harmoni komunikasi dengan staf LKB/LKBB. ”Mereka belum memahami secara mendasar UMKM yang feasible dan sehat yang akan difasilitasi mendapat permodalan,” ujar Winny Hasan.

Oleh karena itu perlu standardisasi kualitas personal KKMB dengan sistem sertifikasi.

Sebagai provinsi yang paling aktif memanfaatkan jasa KKMB untuk menjaring debitur, Satgas KKMB DKI Jakarta menginisiasi pelatihan di bawah koordinasi Bank Indonesia.

Selaku Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)di 26 provinsi, Winny juga berupaya memfasilitasi hubungan lebih akrab antara KKMB dan perbankan sehingga menghapus alergi perbankan atas kehadiran KKMB.

”Karena masih banyak bank alergi, KKMB harus bisa memahami pola pikir pejabat bank yang hendak dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi mitra UMKM mereka,” tukas Winny Hassan.

KKMB harus menghilangkan sikap negatif dalam proses pengajuan kredit untuk mitra mereka. Sesuai laporan timnya, masih ada KKMB melakukan negosiasi dengan petugas bank membagi uang jasa jika proses pencairan bisa dipercepat.

Untuk mendapatkan KKMB sesuai jati diri aslinya, Winny mengatakan personelnya harus ulet, sabar dan teliti. ”Ulet dan sabar sudah dimiliki KKMB, akan tetapi ketelitian masih kurang hingga bisa menimbulkan ekses negatif.”

Perpanjang birokrasi

Bambang Suharto, Wakil Satgas KKMB DKI Jakarta, mengemukakan memang masih kental ketidakpedulian beberapa perbankan atas jasa mereka untuk menjembatani hubungan bisnis dengan UMKM.

Masih ada bank menganggap kehadiran KKMB hanya memperpanjang proses kinerja mereka. ”Kami terpaksa melakukan pendekatan dengan pimpinan cabang. Kami menciptakan situasi bahwa perlu kebersamaan dalam bisnis ini,” tukas Bambang.

Langkah terbaik bagi KKMB adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kekurangan dari sistem kinerjanya. Dari sekitar 1.245 KKM di Indonesia, memang belum ada organisasi resminya.

“Karena itu kami masih memerlukan bantuan pelatihan maupun nara sumber untuk meningkatkan kinerja. Karena itu belum ada jaringan kinerja KKMB dalam skala nasional,” ungkap Bambang.

KKMB di DKI Jakarta memiliki kinerja terbaik di antara KKMB daerah lainnya. Parameternya adalah pendapatan secara personal bisa rata-rata Rp3,5 juta-Rp6 juta per bulan. Perputaran jumlah dana hingga semester pertama mencapai Rp5 miliar menyentuh 184 debitur UMKM.

Uang jasa untuk KKMB bersumber dari UMKM berdasarkan kesepakatan, yakni 2% setelah dana dicairkan untuk angka di atas Rp10 juta. Nominal kredit di bawah angka itu tidak dikenai uang jasa.

Michael W.Kareth, Koordinator KKMB Jayapura, menjelaskan kesulitan mereka sebagai perantara karena masih ada bank belum mengetahui jika KKMB merupakan fasilitator bagi permodalan UMKM.

”Saya sudah melayani UMKM 3 tahun, tetapi sampai saat ini belum menerima uang jasa dari mereka. Ini menjadi tantangan karena kami bekerja seolah untuk keperluan sosial saja,” tandas Michae.

Berdasarkan ketentuan pemerintah daerah Jayapura, uang jasa atau fee dibagi kepada pemerintah daerah sebesar 60%. Sisanya 40% dibagi rata masing-masing 20% untuk bank penyalur dan KKMB.

Karena bank juga masih ada yang belum bersedia menjadi mitra KKMB, dia minta agar Kementerian Negara Koperasi dan UKM bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan sosialiasi betapa kehadiran tenaga pendamping itu sangat penting bagi mendongkrak kinerja UMKM.

Sementara Muhammad Kasir, Satgas KKMB Kendari, Sulawesi Tenggara, menjelaskan dalam program sosialisasi kehadiran KKMB, perbankan sangat antusias untuk menjadikannya sebagai mitra.

”Akan tetapi, ketika kami hendak merealisasi kredit berdasarkan kebutuhan UMKM, masih banyak pertanyaan yang diajukan. Karena itu masih sedikit UMKM yang berhasil kami fasilitasi untuk mendapat pembiayaan dari perbankan,” tandas Kasir.

Menurut dia, ada kendala serius yang dihadapi dalam proses pengajuan kredit, yakni belum ada kepercayaan perbankan terhadap KKMB, karena memang belum memiliki sertifikasi yang dikeluarkan lembaga berwenang.

Meski kinerja KKMB dengan perbankan kerap tidak matching, Kasir tetap berupaya melakukan tugasnya, agar UMKM tidak putus asa dengan kondisi yang bisa menggantungkan kepada pelepas uang itu.

“Bunganya memang mencapai 30% per tahun, tetapi pelaku usaha mikro dan kecil umumnya memilih rentenir karena kecepatan proses pencairan dana. Harus ada solusi dari Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM.”

Paling tidak memberi subsidi kepada KKMB, karena personel KKMB menjalankan tugas umumnya tanpa pamrih mengharapkan uang jasa, terutama jika dana kredit dengan nominal Rp5 juta.

“Kami melakukan tugas ini hanya karena tanggung jawab moral,” ujar Karim.

KKMB yang aktif saat ini ada di Sumatra Barat, Aceh, Sumatra Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Papua. Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. (ginting.munthe@bisnis.co.id)

UMKM punya peranan besar bagi perekonomian Jatim 4 Mei 2009

Posted by Samsul Hadi in berita.
Tags: , ,
add a comment

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyak peran besar terhadap perekonomian Indonesia khususnya di Jatim. Maka perlu ditingkatkan dengan jalan memperbaiki Sumber Daya Manusianya (SDM), modal dan pasarnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo atau biasa disapa Pakde Karwo saat membuka Seminar Sehari dan Meresmikan Kantor Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Pemberdayaan Konsultas Keuangan Mitra Bank (KKMB) Jatim di Kantor Bank Indonesia Surabaya, Kamis (19/2).
Dikatakannya, perbaikan SDM UMKM tersebut sudah dibantu oleh perbankan dengan jalan memberikan pelatihan KKMB, yang nantinya bisa mendampingi para UMKM untuk berhubungan dengan perbankan secara tektis guna mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah dan mencarikan pasar.
Konsep ekonomi Jatim lima tahun ke depan dan dunia perbankan yang akan memberikan peranan penting dalam terwujudnya perekonomian yang baik. Gubernur dan wakil gubernur Jatim sekarang ini merupakan produk politik pilihan rakyat langsung. Maka mandat dari rakyat yang dipegangnya agar masyarakat Jatim ditolong dari kesulitan sehingga ke depan lebih bagus dan sejahtera. Yang diinginkan rakyat Jatim adalah sejahtera beraklaq.
Sampai dengan akhir 2008 jumlah penduduk Jatim mencapai 38,3 juta orang, dari jumlah tersebut 15,41% merupakan penduduk miskin. Oleh sebab itu program gubernur yang baru ini adalah menekan resesi agar jangan sampai tinggi-tinggi. Mengurus orang miskin itu tidak ada efisiensi tetapi efektivitas yang harus ditingkatkan. Maka Pemerintah Jatim saat ini adalah melindungi dan membantu orang-orang miskin yang jumlahnya 15,41% tersebut. Melihat kondisi yang demikian maka APBD Jatim akan digunakan untuk menolong orang miskin.
Sedangkan tugas perbankan ini adalah membantu pemerintah merumuskan atau melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan penanganan masalah kemiskinan. Untuk mewujudkan konsep tersebut maka di pedesaan dan keluarahan harus disediakan uang yang berputar minimal Rp 100 juta.
Hal ini dimaksudkan petani dan UMKM bisa pinjam dengan tanpa anggunan untuk beli pupuk dan kebutuhan lainnya yakni usaha. Tetapi para birokrasi sampai saat ini belum terlatih dengan sistem tersebut. Uang tersebut dikelola dan bentuknya bisa apa saja, yaitu bisa koperasi, kridit lunak yang penting dapat membangun lembaga keuangan di pedesaan.
Dari Rp 618 triliun Produk Domistik Regional (PDRB) kita posisi budi daya hasil pertanian hanya pemberikan kontribusi sekitar 16,2%. Untuk itu ke depan Jatim harus mempunyai industri kecil dari produk-produk hasil pertanian di desa-desa. Kemudian hasil dari produk di pedesaan tersebut dibawah ke kota untuk dipasarkan.
Dengan demikian orang-orang yang ada di pedesaan masyarakatnya bisa sejahtera tidak hanya rakyat di perkotaan yang sejahtera. Ini merupakan jawaban 64% dari penduduk Jatim yang tinggal di pedesaan para petaninya hanya memberikan kontribusinya 16,2% terhadap PDRB kita.
Adanya uang yang berputar di pedesan tersebut gunanya juga untuk memotong kredit-kredit simpan pinjan yang bunganya cukup tinggi. Jika hal ini terus dibiarkan beroperasi maka kesejahteraan masyarakat sulit terwujud.
Ketua Satuan Tugas Pemberdayaan KKMB Jatim Amril Arifien mengatakan, visi KKMB adalah memberdayakan sektor riil dan UMKM di Jatim, sedangkan misinya membantu meningkatkan investasi dan daya saing sektor riil UMKM produktif di Jatim. Di samping itu misi lainnya adalah membantu para UMKM bisa mengakses pembiayaan kepada lembaga keuangan secara umum dan khusunya kredit perbankan baik secara konvensional serta syariah.
Menurut dia, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menko Kesra dan Gubernur BI di setiap propinsi di Indonesia didirikan lembaga Satgas Pemberdayaan KKMB. Kemudian di Jatim pada Mei 2008 lalu ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Guberbnur Jatim Imam Utomo dengan Dewan Gubernur BI Didihartadi mengenai pengembangan perekonomian Jatim. Penandatanganan tersebut juga berisi tentang kesepakan membentuk Satgas Pemberdayaan KKMB Jatim.
Tujuan dibentuknya satgas tersebut untuk mendidik dan melatih konsultan keuangan mitra bank untuk mendampingi para pelaku ekonomi, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut hasil kajian BI, para UMKM khususnya di Jatim sampai saat ini belum banyak yang bisa berhubungan dengan dunia perbankan. Hal tersebut dikarenakan UMKM banyak yang belum memenuhi ketentuan aspek-aspek bank teknis. Oleh sebab itu para UMKM tersebut perlu mendapat pendampingan KKMB.
Didalam praktiknya KKMB ini tidak hanya diharapkan mendampingi para UMKM untuk berhubungan dengan perbankan, tetapi bisa mencarikan pasar dari produk yang dihasilkan UMKM. Selain itu diharapkan juga bisa membantu pelaku UMKM untuk menata usahanya, administrasi dan pembukuan yang sebaik-baiknya, sehingga para pelaku UMKM bisa beroperasi dan bekerja dengan efesien serta efektif.
KKMB yang mendapatkan pelatihan dari perbankan dan satgas KKMB pada 2008 jumlahnya 157 orang. Ini diharapkan bisa mendampingi para UMKM untuk berhubungan dengan perbankan. Untuk 2009, BI juga akan memberikan pelatihan 200 orang untuk dididik menjadi KKMB baru.
Menurut pengamat Pelaku UMKM di Jatim banyak permasalahan yang dihadapi bukan saja masalah permodalan tetapi juga masalah pemasaran. Kita tahu persis dengan kondisi perekonomian Jatim saat ini masih dalam kondisi kena dampak krisis ekonomi global.
Pelaku UMKM saat krisis ini maupun pasca krisis diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian Jatim. Hal ini terbukti pada saat negara kita terkena krisis pada 1997-1998 lalu, pelaku UMKM 95% paling banyak yang bertahan. Kondisi tersebut merupakan kebanggaan bagi pelaku UMKM. (ryo)

UMKM akan diperlakukan khusus 4 Mei 2009

Posted by Samsul Hadi in berita.
Tags: , ,
add a comment

Gubernur Jatim Soekarwo terus menebar harapan. Terbaru,dia mengaku menyiapkan skema diskresi (pengurangan syarat) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pengajuan kredit.

Soekarwo menyatakan, UMKM termasuk dalam golongan yang terpinggirkan dalam sistem keuangan karena tidak memiliki kolateral atau jaminan dalam pengajuan kredit, sementara sumber daya manusianya terhitung hampir tak memiliki jaringan pemasaran. “Karena persoalan itu, mereka tidak bisa memenuhi persoalan teknis sehingga yang bisa mendapat kucuran modal dari bank masih sangat sedikit,” ujar Soekarwo usai meresmikan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) di Gedung Bank Indonesia (BI) Surabaya kemarin.

Dengan adanya diskresi ini,Soekarwo berharap dana-dana yang ada di perbankan bisa mengalir sampai ke desa-desa. Selama ini perekonomian di pedesaan dinilai kurang bergerak karena hanya tergantung pada sektor pertanian. Akibatnya, tidak ada perkembangan atau nilai tambah dari produk pertanian yang dihasilkan. Dia mencontohkan, dengan adanya modal, maka hasil pertanian tidak akan berhenti sebagai panenan, tapi bisa diolah lebih dulu sehingga harganya bisa lebih terangkat. Soekarwo belum bersedia merinci skema diskresi tersebut. Namun yang pasti, bunga kredit akan lebih rendah dari bunga pasar.

Selain itu, agunan atau jaminan akan diperingan atau mungkin ditiadakan. Ketua Satgas KKMB Jatim Amril Arief menyatakan, untuk menyikapi kondisi yang diuraikan Gubernur Jatim, dalam kerjanya mulai 2009 ini KKMB tidak hanya menjadi jembatan antara bank dan nasabah, tapi juga membantu UKM untuk pemasaran.

“Peran KKMB akan lebih diperluas. Dari survei, persoalan UMKM tidak melulu modal kok, tapi juga akses pasar serta administrasi,”ungkapnya. Tahun ini Satgas KKMB Jatim memproyeksikanmelatihsekitar 200 orang KKMB untuk nantinya terjun dengan peran lebih diperluas ini. (dili eyato)

Tingkatkan akses KUMKM ke bank PEMPROV JATIM BENTUK SATGAS KKMB 4 Mei 2009

Posted by Samsul Hadi in berita.
Tags: , , ,
add a comment

peresmian satgasda kkmb jatim

peresmian satgasda kkmb jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Satuan Tugas Konsultan Keuangan Mitra Bank (Satgas KKMB), sebagai pendamping koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) guna mengakses kredit bank.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan KKMB berperan mendampingi KUMKM dalam berhubungan dengan perbankan guna mendapatkan pinjaman modal berbunga rendah.

Menurut dia, pembentukan Satgas KKMB didasarkan terbatasnya SDM dan jaringan lembaga pembiayaan/bank dalam menjangkau sektor KUMKM. Di lain pihak, masih banyak KUMKM belum mampu mengakses perbankan, di tengah besarnya potensi sektor usaha tersebut.

“Upaya itu diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Jawa Timur yang mencapai 15,41% dari total jumlah penduduk 38,3 juta jiwa,” ujarnya tatkala meresmikan pengoperasian Satgas KKMB di kantor Bank Indonesiua Cab. Surabaya, belum lama ini.

Pembentukan KKMB diawali SKB antara Menko Kesra dan Gubernur BI tentang perlunya Satgas KKMB di setiap propinsi. Di Jatim, pada Mei 2008 lalu ditindaklanjuti dengan MOU antara Gubernur Jatim yang saat itu dijabat Imam Utomo, dengan Dewan Gubernur BI, Didi Hartadi, yang menyepakati pembentukan Satgas Pemberdayaan KKMB.

Ketua Satgas Pemberdayaan KKMB Jatim, Amril Arifien, mengatakan berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia, pelaku UMKM di Jatim belum banyak yang mampu mengakses perbankan sebab belum banyak memenuhi ketentuan aspek bank secara teknis (belum bankable).

“KKMB tidak hanya mendampingi UMKM untuk mengakses perbankan, namun juga mencarikan pasar dari produk yang dihasilkan UMKM sekaligus menata administrasi usaha dan pembukuannya,” tuturnya.

Satgas KKMB pada 2008 berjumlah 157 orang, dan tahun ini akan dididik 200 orang calon satgas baru. (sal)

Satgas KKMB Jatim akan melatih 200 KKMB thn 2009 4 Mei 2009

Posted by Samsul Hadi in berita.
Tags: , ,
add a comment

Satgasda Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) targetkan melatih 200 KKMB se-Jawa Timur pada 2009 ini. Nantinya, Bank Indonesia sebagai Ketua Satgasda akan menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung fungsi KKMB. Sejak Mei 2008, Bank Indonesia dan gubernur Jawa Timur yang saat itu dijabat Imam Utomo menandatangani MoU mengenai perkembangan perekonomian propinsi di Jawa Timur.

Satu diantaranya pembentukan Satgasda KKMB. Kala itu, Satgasda diketuai oleh BRI, baru kemudian dialihkan kepada Bank Indonesia. Pimpinan Kantor Bank Indonesia, Amril Arief, mengatakan pihaknya kini menindaklanjuti program Satgasda yang sudah dibentuk. Antara lain adalah melakukan pelatihan-pelatihan kepada KKMB yang bisa disebut juga pendamping bank.

Itulah yang melatarbelakangi diadakannya Seminar Sehari “Bersama Satgasda KKMB Kita Tingkatkan Daya Saing UMKM Jawa Timur” di Gedung Bank Indonesia, Kamis (19/02). Bank Indonesia juga akan menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung fungsi KKMB terutama kaitannya dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Mengaktifkan konsultan dengan disediakan ruangan sekretariat, supaya bisa berkonsultasi, ketemuan, mengkaji permasalahan. Kita juga akan menyiapkan satu tempat lagi, sentra UMKM di Gedung BI lama di Jl. Garuda, kita akan kerjasama dengan Pemda. Nantinya (gedung tersebut) bisa dimanfaatkan untuk kegiatan UMKM, pameran atau bazaar,” terang Amril, usai pembukaan Seminar Sehari KKMB, Kamis (19/02).

Data yang dimiliki menyebutkan pada 2008 sudah ada 157 KKMB yang dilatih. Dari 157 itu, tidak semuanya langsung beraktifitas menjadi konsultan keuangan mitra bank. Diakui masih ada kendala. Diantaranya persaingan dengan account official perbankan dan lembaga mikro lainnya. Akibatnya, KKMB tidak mendapat ‘pasar’ baik pasar perbankan maupun UMKM .

Ditambahkan dari 157 KKMB, yang aktif hanya 30-40 persen. Sedangkan, realisasi kredit dari KKMB, masih berkisar antara Rp 18-19 milyar. “Masih kecil kalau dilihat nominalnya, tapi kalau dilihat nasabahnya atau dari jumlah pelaku ekonomi itu sendiri cukup banyak,” ujarnya.

Pada 2009, pihaknya menargetknya 200 KKMB bisa dilatih. Nantinya, pelatihan ini tidak bertujuan sebagai pendamping untuk memperoleh kredit, tapi juga mengatasi permasalahan UMKM secara menyeluruh terutama soal pemasaran.

Selama ini, bank memandang persoalan UMKM berkutat pada modal. Padahal, persoalan terbesar yang dihadapi UMKM adalah pemasaran, bahan baku, sumber daya manusia, dan administrasi atau pembukuan.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.