jump to navigation

Raih Kepercayaan Dulu, Fasilitasi Kredit Kemudian 30 Juli 2009

Posted by Samsul Hadi in berita.
Tags: ,
trackback

Sesuai amanat Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Konsultan Keuangan Mitra Bank atau KKMB diamanatkan turut berperan menumbuhkan iklim usaha.

Sebelum undang-undang itu disahkan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama Bank Indonesia telah bekerja sama memajukan KKMB. Sampai saat ini telah berdiri sekitar 300 lembaga konsultasi untuk usaha sektor riil tersebut.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi KKMB, terutama mendorong UMKM mengakses permodalan dari perbankan dan nonperbankan, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah mengeluarkan Permen No.03/Per/M.KUKM/III/2009.

Permen tersebut berisi pedoman umum mengenai linkage program antara bank umum dengan koperasi. Hakikat permen itu berarti mendorong koperasi jasa keuangan memanfaatkan KKMB dalam mengakses permodalan dengan perbankan.

Namun, dalam perjalanannya, KKMB menemui problematika, a.l. karena fungsi koordinasinya masih terbatas, fungsi fasilitasi belum dimaksimalkan, KKMB yang aktif masih rendah.

Yang menyedihkan KKMB justru belum banyak dikenal luas oleh perbankan sebagai mitra mereka untuk menjaring pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil. Akibatnya penyerapan kredit UMKM melalui KKMB masih rendah.

Winny E.Hassan, Ketua Satgas KKMB DKI Jakarta, mengemukakan kondisi itu karena belum ada sinkronisasi antara kinerja KKMB dan lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank (LKB/LKBB).

KKMB juga belum menjaga harmoni komunikasi dengan staf LKB/LKBB. ”Mereka belum memahami secara mendasar UMKM yang feasible dan sehat yang akan difasilitasi mendapat permodalan,” ujar Winny Hasan.

Oleh karena itu perlu standardisasi kualitas personal KKMB dengan sistem sertifikasi.

Sebagai provinsi yang paling aktif memanfaatkan jasa KKMB untuk menjaring debitur, Satgas KKMB DKI Jakarta menginisiasi pelatihan di bawah koordinasi Bank Indonesia.

Selaku Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)di 26 provinsi, Winny juga berupaya memfasilitasi hubungan lebih akrab antara KKMB dan perbankan sehingga menghapus alergi perbankan atas kehadiran KKMB.

”Karena masih banyak bank alergi, KKMB harus bisa memahami pola pikir pejabat bank yang hendak dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi mitra UMKM mereka,” tukas Winny Hassan.

KKMB harus menghilangkan sikap negatif dalam proses pengajuan kredit untuk mitra mereka. Sesuai laporan timnya, masih ada KKMB melakukan negosiasi dengan petugas bank membagi uang jasa jika proses pencairan bisa dipercepat.

Untuk mendapatkan KKMB sesuai jati diri aslinya, Winny mengatakan personelnya harus ulet, sabar dan teliti. ”Ulet dan sabar sudah dimiliki KKMB, akan tetapi ketelitian masih kurang hingga bisa menimbulkan ekses negatif.”

Perpanjang birokrasi

Bambang Suharto, Wakil Satgas KKMB DKI Jakarta, mengemukakan memang masih kental ketidakpedulian beberapa perbankan atas jasa mereka untuk menjembatani hubungan bisnis dengan UMKM.

Masih ada bank menganggap kehadiran KKMB hanya memperpanjang proses kinerja mereka. ”Kami terpaksa melakukan pendekatan dengan pimpinan cabang. Kami menciptakan situasi bahwa perlu kebersamaan dalam bisnis ini,” tukas Bambang.

Langkah terbaik bagi KKMB adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kekurangan dari sistem kinerjanya. Dari sekitar 1.245 KKM di Indonesia, memang belum ada organisasi resminya.

“Karena itu kami masih memerlukan bantuan pelatihan maupun nara sumber untuk meningkatkan kinerja. Karena itu belum ada jaringan kinerja KKMB dalam skala nasional,” ungkap Bambang.

KKMB di DKI Jakarta memiliki kinerja terbaik di antara KKMB daerah lainnya. Parameternya adalah pendapatan secara personal bisa rata-rata Rp3,5 juta-Rp6 juta per bulan. Perputaran jumlah dana hingga semester pertama mencapai Rp5 miliar menyentuh 184 debitur UMKM.

Uang jasa untuk KKMB bersumber dari UMKM berdasarkan kesepakatan, yakni 2% setelah dana dicairkan untuk angka di atas Rp10 juta. Nominal kredit di bawah angka itu tidak dikenai uang jasa.

Michael W.Kareth, Koordinator KKMB Jayapura, menjelaskan kesulitan mereka sebagai perantara karena masih ada bank belum mengetahui jika KKMB merupakan fasilitator bagi permodalan UMKM.

”Saya sudah melayani UMKM 3 tahun, tetapi sampai saat ini belum menerima uang jasa dari mereka. Ini menjadi tantangan karena kami bekerja seolah untuk keperluan sosial saja,” tandas Michae.

Berdasarkan ketentuan pemerintah daerah Jayapura, uang jasa atau fee dibagi kepada pemerintah daerah sebesar 60%. Sisanya 40% dibagi rata masing-masing 20% untuk bank penyalur dan KKMB.

Karena bank juga masih ada yang belum bersedia menjadi mitra KKMB, dia minta agar Kementerian Negara Koperasi dan UKM bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan sosialiasi betapa kehadiran tenaga pendamping itu sangat penting bagi mendongkrak kinerja UMKM.

Sementara Muhammad Kasir, Satgas KKMB Kendari, Sulawesi Tenggara, menjelaskan dalam program sosialisasi kehadiran KKMB, perbankan sangat antusias untuk menjadikannya sebagai mitra.

”Akan tetapi, ketika kami hendak merealisasi kredit berdasarkan kebutuhan UMKM, masih banyak pertanyaan yang diajukan. Karena itu masih sedikit UMKM yang berhasil kami fasilitasi untuk mendapat pembiayaan dari perbankan,” tandas Kasir.

Menurut dia, ada kendala serius yang dihadapi dalam proses pengajuan kredit, yakni belum ada kepercayaan perbankan terhadap KKMB, karena memang belum memiliki sertifikasi yang dikeluarkan lembaga berwenang.

Meski kinerja KKMB dengan perbankan kerap tidak matching, Kasir tetap berupaya melakukan tugasnya, agar UMKM tidak putus asa dengan kondisi yang bisa menggantungkan kepada pelepas uang itu.

“Bunganya memang mencapai 30% per tahun, tetapi pelaku usaha mikro dan kecil umumnya memilih rentenir karena kecepatan proses pencairan dana. Harus ada solusi dari Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM.”

Paling tidak memberi subsidi kepada KKMB, karena personel KKMB menjalankan tugas umumnya tanpa pamrih mengharapkan uang jasa, terutama jika dana kredit dengan nominal Rp5 juta.

“Kami melakukan tugas ini hanya karena tanggung jawab moral,” ujar Karim.

KKMB yang aktif saat ini ada di Sumatra Barat, Aceh, Sumatra Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Papua. Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. (ginting.munthe@bisnis.co.id)

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: