jump to navigation

Jatim Bentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah 1 November 2009

Posted by Samsul Hadi in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

Dari total 4,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Timur, hanya 30 persen yang menikmati kredit dari perbankan. Sisanya, 70 persen, mengandalkan modal sendiri sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah.

“Jika 70 persen UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) tidak memiliki akses perbankan, kesempatan menumbuhkan perekonomian hilang. Maka, konsepnya pemerintah akan menjamin kredit UMKM melalui lembaga penjaminan,” kata Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (28/10) selepas upacara Hari Sumpah Pemuda di Gedung Grahadi, Surabaya.

Menurut dia, dalam kredit, perbankan mengharuskan adanya agunan. Perbankan tidak berani menyalurkan kredit tanpa agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. “Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jatim akan membuat satu konsep peraturan gubernur tentang subsidi dan dana bergulir. Bank Indonesia dan asosiasi bank daerah akan dilibatkan,” ujarnya.

Sebanyak lima calon kepala Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) sedang menjalani tes uji kepatutan dan kelayakan di Universitas Airlangga, Surabaya. Pada November, Gubernur Jatim akan menerbitkan surat keputusan untuk penugasan kepala LPKD yang terpilih. Dana UMKM

Pemprov Jatim menyiapkan dana sebesar Rp 81 miliar untuk mengoperasikan LPKD. Dana segar sebanyak Rp 56 miliar telah siap dan tahun 2010 akan dikucurkan lagi sebesar Rp 25 miliar.

“Total dana tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp 81 miliar. Nanti dana ditambah lagi karena idealnya mencapai Rp 200 miliar untuk bisa memberikan fasilitas ke sektor UMKM,” ujar Soekarwo.

Pada prinsipnya, LPKD berbentuk perusahaan daerah dan akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Soekarwo menyarankan kabupaten dan kota juga membentuk lembaga serupa. Kendalanya adalah Pemprov Jatim tidak akan mampu melayani UMKM di seluruh Jatim, yang berjumlah total 4,2 juta unit usaha.

Meski demikian, Juli lalu rancangan peraturan daerah (raperda) LPKD yang diajukan eksekutif ditentang keras beberapa anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).

Alasannya, Pasal 1 Ayat (7) Bab I Ketentuan Umum dalam raperda menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan prinsip syariah yang diberikan lembaga.

Selanjutnya, Pasal 8 berisi prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam atau hukum Islam. Ketika itu anggota F- PDIP DPRD Jatim 2004-2009, Suhandoyo, menyatakan tidak setuju.

Menurut dia, pengelolaan usaha penjaminan kredit syariah tidak boleh berdiri sendiri, membentuk suatu perusahaan tetapi harus menjadi unit usaha perusahaan penjaminan kredit konvensional.

Sektor UMKM masih kesulitan mengakses kredit untuk modal kerja dari perbankan. Kendala utama UMKM mengakses perbankan adalah tidak memiliki agunan berupa sertifikat tanah. Perbankan pun cenderung mensyaratkan nilai agunan lebih besar dari pinjaman.

Pelaku UMKM umumnya memilih mengembangkan usaha dengan modal sendiri sehingga perkembangannya lamban. Bahkan ketika order meningkat, banyak pelaku usaha tidak mampu mengerjakannya karena keterbatasan modal kendati sudah menetapkan uang muka minimal 50 persen. Manajemen UMKM umumnya juga belum sempurna karena masih menerapkan sistem kekeluargaan, bukan profesionalisme.

Sumber: Kompas Jatim

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: